http://sembung-ngawi.desa.id – Pada Senin (20/02) Kades Sembung, Sudarto mengajak seluruh Perangkat Desa untuk berkumpul mengadakan rapat kerja Pemerintah Desa Sembung Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi bertempat di Kantor Desa Sembung. Hal-hal yang disampaikan dalam rapat kerja adalah :

1. Kegiatan pembangunan di tahun 2023
2. Rehab RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang sasarannya adalah rumah warga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim
3. Pembagian Disinfectan PMK (Penyakit Kuku dan Mulut) pada hewan
4. Kedisiplinan dalam bekerja
5. Koordinasi antar Perangkat Desa dengan Kepala Desa
6. Pemberantasan sarang nyamuk
7. Pemberitahuan kepada Kepala Dusun untuk segera membagikan SPPT PBB-P2 (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)

Mulai hari ini sebanyak 1493 SPPT PBB-P2 yang terbagi dalam lima wilayah yaitu Dusun Sembung I sampai Dusun Sembung V akan dibagikan oleh Kepala Dusun masing-masing dengan rincian jumlah wajib pajak sekaligus nominalnya seperti berikut :

1. Dusun Sembung I : 279 (Rp. 12.963.105,-)
2. Dusun Sembung II : 272 (Rp. 13.298.675,-)
3. Dusun Sembung III : 322 (Rp. 13.372.824,-)
4. Dusun Sembung IV : 316 (Rp. 14.007.960,-)
5. Dusun Sembung V : 281 (Rp. 11.625.674,-)
6. Tanah Kas Desa dan Perangkat : 23 (Rp. 7.476.869,-)

Sehingga jumlah baku PBB tahun 2023 adalah sebesar Rp. 72.745.107,- SPPT PBB-P2 mulai dibagikan hari ini.

Pajak yg sudah ditarik oleh kasun dikumpulkan di bendahara setiap seminggu sekali atau setiap dana sudah terkumpul disetor di Bank Jatim. paling lambat akhir bulan Juni harus sudah lunas.

Bagi masyarakat wajib pajak apabila ada yg komplain  misalnya ada perubahan, mutasi penghapusan dan usulan SPPT PBB-P2 baru diberi waktu sampai akhir bulan Juni.

Dengan membayar pajak, manfaat yang didapat adalah (source : https://www.liputan6.com)

1. Terciptanya beragam, infrastruktur dan fasilitas umum (Pembuatan jalan, pembangunan jembatan, sekolah, tol hingga rumah ibadah)
2. Beragam fasilitas pendidikan yang bisa dinikmati (Program-program pemerintah dari segi pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beasiswa Bidik Misi dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
3. Pemerintah menyediakan fasilitas transportasi umum yang baik, nyaman, serta harga yang terjangkau
4. Tersedianya fasilitas kesehatan (untuk menyediakan makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) serta balitas kurus yang kekurangan gizi, meningkatkan pelayanan dan mutu rumah sakit serta pembiayaan JKN/KIS bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI))
5. Tersedianya keamanan dan ketertiban (untuk pengadaan senjata atau kendaraan tempur serta melakukan modernisasi di segala aspek keamanan darat, air, hingga udara)
6. Usaha Menjadi Lebih Profesional dan tertib karena punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
7. Menunjukkan Kesehatan Keuangan Perusahaan
8. Menstabilkan Perekonomian Negara
9. Mendapat Pinjaman Lebih Mudah (dari bank)
10. Keuntungan Pengusaha Domestik Akan Berlipat

“ORANG BIJAK TAAT PAJAK”