http://sembung-ngawi.desa.id – Pemerintah Kabupaten Ngawi Kecamatan Karangjati menggelar Bimtek PKPD (Bimbingan Tekhnis Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa) dalam Perencanaan di Desa Kecamatan Karangjati tahun 2022 pada hari Jum’at (28/10) dan akan dilaksanakan sampai Minggu (30/10) di Hotel Tosan Solo Baru, Sukoharjo.
Bimtek dihadiri oleh dua orang perwakilan dari tujuh belas Desa se- Kecamatan Karangjati yaitu Kepala Desa dan Kepala Urusan Perencanaan, jadi yang hadir mengikuti Bimtek adalah sebanyak 34 orang serta tujuh orang Pendamping Desa.
Sesuai dengan rundown yang telah dibagikan ke seluruh peserta, maka pada hari kedua yaitu Sabtu (29/10) sesi kedua dimulai pukul 13:00 WIB seluruh peserta Bimtek mendapatkan materi dari DPPKA Kabupaten Ngawi yaitu Setyo Rini ST, MM selaku Kasubid Penyusunan Perda Anggaran Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.
Setyo Rini memaparkan materi tentang Belanja BK (Bantuan Keunganan) dan Bagi Hasil Pajak/ Retribusi (BHP/ R) dimana dalam pengajuan penyaluran BK dan BHP/ R akan melalui aplikasi Sibankeudes (Sistem Informasi Bantuan Keuangan Desa) seperti pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD). "Baik BK-Sarpras (Bantuan Keuangan Sarana Prasarana) maupun BK-RT/ RW dan BHP/R, akan melalui aplikasi Sibankeudes yang dalam waktu dekat akan diberitahukan kepada operator Sibankeudes karena saat ini aplikasi masih diperbaharui atau ditambah fiturnya sehingga bisa dipakai untuk pengajuan penyaluran BK dan BHPR." terang Setyo Rini.
Sibankeudes (Sistem Informasi Bantuan Keuangan Desa) merupakan sistem informasi bantuan keuangan kepada desa yang saling terhubung antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
Selain Sibankeudes ada juga aplikasi yang akan dilaunching yaitu SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) dimana melalui aplikasi ini operator dapat menampung aspirasi masyarakat (memasukkan ke aplikasi SIPD).
Dari berbagai Aplikasi/ Sistem Informasi yang dilaunching oleh Pemerintah Daerah ini, termasuk yang sebelumnya juga, adalah sebagai bentuk upaya Pemerintah dalam mewujudkan pelayanan yang lebih mudah, lebih hemat biaya, hemat tenaga dan hemat waktu, lebih canggih serta menghantar kita pada e-government. E-government adalah untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
"Dengan mewujudkan e-government, Pemda berharap adanya peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu, tenaga dan biaya dalam melaksanakan pekerjaan, dalam menyampaikan pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan di desa hingga daerah." tegas Setyo Rini